
Makin Memanas! Arif Rahman Minta Gibran Mundur Dari Wapres
Makin Memanas, Anggota DPR RI Dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, Menyampaikan Pandangan Mengenai Posisi Gibran Rakabuming Raka. Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran perlu mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, polemik tersebut tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan publik.
Arif menyoroti pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran. Ia berpandangan bahwa keputusan lembaga peradilan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menyikapi persoalan konstitusional.
Makin Memanas, Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 11 November 2026, Arif menyampaikan bahwa Gibran hanya memiliki dua pilihan. Ia meminta wakil presiden tersebut mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian sesuai mekanisme konstitusi. Arif juga menilai DPR perlu menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Baginya, lembaga legislatif memiliki saluran konstitusional untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan jabatan wakil presiden. Namun, pernyataan Arif merupakan pandangan politik seorang anggota DPR. Pernyataan tersebut tidak otomatis mengubah kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pemberhentian seorang wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Makin Memanas! NasDem Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Makin Memanas! NasDem Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat. Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan bahwa mayoritas anggota fraksinya telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses melalui mekanisme parlemen.
Sugeng menjelaskan bahwa penandatanganan usulan tersebut telah melalui pembahasan bersama pimpinan partai. Ia menyebut Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum NasDem turut mengetahui langkah politik tersebut. Selain itu, Sugeng berharap pimpinan DPR dapat menindaklanjuti usulan tersebut dalam rapat paripurna.
Ia menyampaikan bahwa proses pembahasan harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku di lembaga legislatif. Sugeng juga mengimbau Gibran agar mempertimbangkan pengunduran diri secara baik-baik. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut diperlukan agar perhatian pemerintah dan masyarakat tidak terus tersita oleh polemik politik.
Meski demikian, tidak seluruh anggota Fraksi NasDem menandatangani dokumen tersebut. Sugeng memastikan mayoritas anggota fraksi telah memberikan dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat. Makin Memanas, perkembangan politik tersebut beriringan dengan langkah hukum yang ingin ditempuh Gibran Rakabuming Raka.
Nasib Jabatan Wakil Presiden Jadi Perhatian Publik
Nasib Jabatan Wakil Presiden Jadi Perhatian Publik. Perkembangan persoalan ini membuat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden kembali menjadi pembahasan politik nasional. Berbagai pihak mulai menyampaikan pandangan mengenai langkah yang perlu di tempuh untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Di lingkungan DPR, usulan Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu mekanisme yang mendapat perhatian. Hak tersebut merupakan kewenangan konstitusional anggota parlemen untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau persoalan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, pengajuan usulan tersebut tidak berarti pemberhentian langsung terhadap wakil presiden. DPR masih harus menjalankan tahapan pembahasan sesuai prosedur yang berlaku. Konstitusi Indonesia juga mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan persyaratan serta tahapan tertentu.
Karena itu, pernyataan seorang legislator maupun dukungan terhadap usulan HMP belum menjadi keputusan akhir mengenai jabatan Gibran. Proses hukum dan konstitusional tetap menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan tersebut. Sikap sejumlah legislator NasDem terhadap Gibran turut menjadi perhatian. Namun, keputusan mengenai kelanjutan jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti aturan konstitusi dan bukan semata-mata berdasarkan pernyataan politik.